Ali al-Zaidi secara resmi mulai menjabat sebagai Perdana Menteri baru Irak pada Sabtu, 16 Mei 2026, dalam sebuah upacara serah terima jabatan yang berlangsung di Baghdad. Menurut laporan dari Saudi Gazette yang mengutip Iraqi News Agency (INA), al-Zaidi menggantikan Mohammed Shia al-Sudani setelah pemerintahannya memperoleh persetujuan dari parlemen pada awal bulan ini.
Pelantikan ini menjadi titik awal bagi pemerintahan baru Irak di tengah kondisi politik yang masih terus bergulir untuk melengkapi susunan kabinet. Pada 14 Mei 2026, parlemen Irak telah memberikan mosi percaya kepada al-Zaidi beserta 14 menteri kabinetnya, sementara pemungutan suara untuk sembilan posisi lainnya ditunda karena belum adanya kesepakatan politik yang solid.
Menurut laporan Al Jazeera, al-Zaidi dan para menterinya yang telah mendapat persetujuan parlemen mengucapkan sumpah konstitusional dan secara resmi memulai tugasnya dalam pemerintahan. Dalam pernyataan resmi, kantor media perdana menteri menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan mosi percaya kepada pemerintahan Perdana Menteri Ali Faleh al-Zaidi beserta program kementeriannya.”
Meski demikian, kabinet al-Zaidi masih belum lengkap. Pemerintahan ini direncanakan terdiri dari 23 kementerian. Namun, hingga saat ini, komposisi kabinet belum sepenuhnya terisi karena berbagai partai politik belum mencapai kesepakatan terhadap sejumlah posisi penting, termasuk kementerian dalam negeri dan pertahanan.
Dalam sistem pemerintahan Irak, sebuah kabinet dianggap sah apabila lebih dari separuh kementerian yang diusulkan disetujui oleh parlemen. Sidang parlemen pekan lalu berhasil menyetujui 14 menteri, tetapi gagal mencapai konsensus atas beberapa posisi penting yang tersisa.
Di antara menteri yang ditunjuk, Basim Mohammed ditunjuk sebagai menteri perminyakan baru, sementara Fuad Hussein tetap menjabat sebagai menteri luar negeri dalam pemerintahan yang baru ini. Al-Zaidi juga telah mempresentasikan program pemerintahannya dalam sidang parlemen yang tidak disiarkan secara langsung, tetapi rincian program tersebut masih belum diumumkan ke publik.
Ali al-Zaidi tercatat sebagai perdana menteri termuda dalam sejarah Irak pada usia 40 tahun. Presiden Irak, Nizar Amidi, menunjuk al-Zaidi pada 27 April 2026 setelah blok parlemen terbesar, Coordination Framework Alliance, sepakat mencalonkannya. Penunjukan al-Zaidi mengakhiri kebuntuan politik yang sudah berlangsung berbulan-bulan.
Dalam proses pemilihan ini, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, juga dikabarkan terlibat, setelah mantan perdana menteri dua periode, Nouri al-Maliki, menjadi kandidat utama koalisi. Al-Maliki, yang dikenal dekat dengan Iran, mendapat penolakan tegas dari Trump, yang memperingatkan bahwa dukungan AS untuk Irak bisa terancam jika al-Maliki kembali menjabat.
Berbeda dengan pendahulunya, al-Zaidi tidak memiliki rekam jejak di pemerintahan atau jabatan politik sebelumnya. Ia lahir di Baghdad dari keluarga terkemuka yang berasal dari Provinsi Dhi Qar dan membangun karir di sektor akademik dan swasta. Ia memiliki gelar sarjana hukum dan keuangan serta gelar magister dalam perbankan dan keuangan, dan merupakan anggota Iraqi Bar Association.
